Kamis, 13 Desember 2018

Negosiasi Post-Paradigm

By Muhammad War'i, S.S., M.Hum. | At 05.27 | Label : | 0 Comments


Belakangan marak diperbincangkan tentang Banser NU yang dianggap kehilangan toleransinya karena sempat mengusir acara pengajian salah seorang tokoh dari kelompok Islam. Kejadian itu sontak memunculkan isu bahwa di Indonesia ini telah terjadi standar ganda dalam menyatakan apa yang disebut toleransi. Jalan panjang keberagamaan yang telah diusung bangasa ini seolah nampak lelah dan perlahan menuju episode paling mengerikan dari perjalanannya. toleransi menjadi semakin rumit untuk dijelaskan.
Toleransi menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam sebuah masyarakat yang beragam. Terlebih dalam konteks berbicara manusia secara global. Di dunia tentulah diwarnai dengan berbagai keyakinan, identitas serta pola pikir, yang mana hal tersebut memiliki kecendrungan memicu api konflik.
Masalah kemudian  muncul ketika toleransi harus memiliki referensi sebagaimana yang dikonsepsikan oleh sebagian orang. Jika demikian, maka toleransi pasti akan mengalami kehilangan ruhnya. Seperti halnya kita berbicara tentang orang-orang fundamental.  Beberapa kelompok sering kali mengatakan bahwa kelompok tertentu merupakan kelompok fundamental sehingga sering kali mengambil jalan keras dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu mereka melihat bahwa aliran mereka yang kemudian mereka sebut sebagai moderatisme sebagai satu-satunya jalan yang ideal adalah cara hidup yang paling baik.
Sejatinya apapun, ketika terjadi klaim kebenaran secara sepihak, maka akan menghilangkan esensi kebenaran yang ditawarkan. Kelompok-kelompok yang mengaku diri moderat, disaat yang sama bisa jadi merupakan  kelompok garis keras ketika sikap moderatnya telah menjadi isme yang memicu pemberangusan terhadap kelompok lain yang dianggap bertentangan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan auto-kritik dalam hal ini.
Sebagai bentuk auto-kritik itu saya ingin membuka paradigma kita tentang apa yang kita sebut ‘berparadigma’. Setiap kelompok tentunya memilki paradigma, yaitu model berpikir, atau kaca mata berpikir dalam melihat sesuatu. Jika kaum fundamental dideskripsikan sebagai kaum yang memiliki paradigma garis keras, maka kaum moderat dideskripsikan sebagai kaum yang memilki pola pikir ‘jalan tengah’. Sampai disini apakah pemaknaan paradigma ini sudah final? Menurut saya jika secara teoritis, kita bisa saja mengkonsepsikan demikian, tapi jika berbicara praktisnya maka sering kali kaum fundamental dan moderat menjadi tumpang tindih dalam aplikasinya.
Sering saya menemukan aktivis NU (yang katanya moderat) lepas kendali jika sudah berbicara ideologinya. Karena fanatismenya, terkadang mereka menjadi seperti kelompok fundamental, melakukan anarkisme, kampanye kekerasan verbal di media dan berbagai contoh lain yang menunjukkan paradoksitas orang-orang yang mengaku moderat. Hal semacam ini seringkali saya sebut sebagai auto-fundamentalisme. Yaitu sikap yang tanpa sadar telah membuat kelompok moderat besikap fundamen.
Paradigma dengan demikian, tidak pernah bersifat final. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Itulah kemudian mengapa Thomas Kun mengkonsepsikan adanya fenomena ‘pergeseran paradigma’. Paradigma yang sudah tidak relevan akan hilang dimangsa waktu. Saat itu terjadi, paradigma baru akan lahir mengisi ruang kosong yang ditinggalkan paradigma sebelumnya. Dengan demikian paradigma itu seharusnya bersifat elastis. Mampu bergerak kemana saja, diamna saja, dan dalam waktu yang bagaimanapun, sehingga fungsi berparadigma bisa lebih efektif dan nampak.
Untuk bisa memahami sekian banyak paradigma yang berkembang dalam diri manusia, penting untuk mempelajari berbagai paradigma yang mereka kembangkan. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dalam pemaknaan kita terhadap paradigma secara subjektif. Terkait hal itu, saya rasa kita harus menggunakan nalar post-paradigma agar mampu memainkan peran sebagai orang-orang yang mengaku berada di jalan tengah. Funadamentalisme bisa jadi adalah sikap moderat yang  dibakar, dan sebaliknya moderatisme bisa jadi merupakan fundamentalisme yang dibekukan. Maka dari itu, jika moderatisme adalah paham untuk menjadikan paradigma, identitas dan keyakinan diinjak-injak, maka fundamentalisme bisa jadi adalah perlawanan. Kenyataan semacam ini saya sebut sebagai “negosiasi post-paradigm”
Konsep tentang post-paradigma ini bercermin dari konsep negosiasi post-theistik yang dikembangkan oleh para pemikir pasca-comtian. Sebagaimana maklum diketahui, bahwa Comte menegaskan bahwa model bepikir manusia terskema dalam tiga hal: yaitu mitos, teologi dan positvisme (filsafat). Bagi Comte, kemajuan peradaban manusia hanya akan terjadi ketika pola pikir manusia telah sampai pada ranah positivisme. Namun demikian sejarah telah mencatat, bahkan dengan kemajuan peradaban yang dicapai manusia hingga saat ini masih banyak yang terjebak dalam pola pikir mitos dan teologis. Hal ini mengisyaratkan bahwa bahkan dalam tataran ideologi yang paling mendasar sekalipun, negosiasi masih terus berlangsung dalam diri seseorang.
Contoh kongkrit untuk hal ini bisa kita lihat pada salah seorang tokoh intelektual bangsa  ini yang tergabung dalam ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dengan begitu yakin dan mati-matian membela seorang tokoh kontroversial bernama Taat Pribadi yang konon dikatakan mampu menggandakan uang. Dalam kasus ini terjadi negosiasi post-theistik oleh tokoh tersebut. Di satu sisi dia telah sampai pada pola pikir filsafat, tetapi disisi lain dia masih terperangkap dalam pola pikir mitos (penggandaan uang).
Gambaran tentang negosiasi post-theistik ini sejatinya terjadi juga dalam hal berparadigma. Sehingga pertanyaan yang diajukan ketika seseorang mengaku memiliki paradigma adalah “apa setelah berparadigma?” karena berparadigma bukan tentang mengklaim diri menjadi orang paling baik dan suci, tetapi adalah cara agar semua manusia menjadi manusia seutuhnya.

Senin, 29 Oktober 2018

Bencana Alam dan Bencana Akal

By Muhammad War'i, S.S., M.Hum. | At 18.50 | Label : | 0 Comments

Setelah bencana Tsunami Aceh yang meratakan provinsi tersebut dengan tanah, Irwan Abdullah melakukan riset sosial tentang bencana menggunakan pendekata Antropologi. Menurut guru besar Antropologi tersebut, konstruksi sosial bencana sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat tertentu, biasa berpola sebagaimana konsepsi August Comte. Menurut Comte, pola pikir manusia terpola pada tiga bentuk, yaitu mitos, teologis dan positif ilmiah. Berdasar pada hasil riset tersebut, sesungguhnya kerusakan paling parah yang saya rasakan di Lombok terkait bencana ini bukanlah kerusakan infrastruktur, tetapi kerusakan akal sehat. Badai hoax yang mengitari bencana gempa Lombok dan sikap apirmatif masyarakat menjadi bukti kuat atas kerusakan akal sehat tersebut.
Manusia dalam mengkonstruksi bencana, sering kali mengikuti pola paradigmatik Comtian. Di Lombok jika kita melihat masyarakatnya, kebanyakan melihat bencana perspektif mitos, sementara sebagian kecilnya, melihat dengan sudut pandang agama (teologis) dan data ilmiah (positif ilmiah). Keyakinan bahwa bencana merupakan dampak dari kemarahan Dewi Anjani, sosok mahluk gaib yang sering diperbincangkan dalam khazanah mitologi Lombok menjadi bukti paradigma kelompok pertama. Kemudian statemen personal maupun komunitas tertentu yang menyebut bahwa gempa Lombok merupakan akibat dari masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai keagamaan menjadi bukti kelompok kedua. Serta masyarakat yang terus memantau perkembangan gempa Lombok dari situs BMKG dan beberapa komunitas ilmiah lainnya, menjadi bukti adanya kelompok pola pikir ketiga.

Selasa, 06 September 2016

Menguatkan Peran Keluarga dalam Mendidik Anak

By Muhammad War'i, S.S., M.Hum. | At 23.23 | Label : | 0 Comments



Masih segar dalam ingatan beberapa rentetan pristiwa keji tentang kekerasan seksual maupun anarkisme pelajar (anak) yang ramai dibicarakan di media-media lokal maupun nasional. Mulai dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan atas Yuyun yang menjadi nafas awal bergulirnya aksi “Nyala untuk Yuyun” kemudian kasus pemerkosaan yang terjadi di Surabaya dan berbagai kasus serupa yang terjadi dalam waktu yang berdekatan.

Ironisnya para pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang masih dikategorikan berusia dini. Lebih parah lagi status mereka masih sebagai pelajar di SMP bahkan SD. Oleh karena itu beberapa kalangan secara terang-terangan menuduh kejadian-kejadian tersebut sebagai kegagalan dunia pendidikan. Selain lembaga pendidikan keluarga juga dituduh lalai dalam mengkanter pendidikan anak untuk tidak bertingkah amoral. Peran keluarga dinilai masih sangat minim dalam proses internalisasi nilai-nilai pendidikan. Hal ini sesuai dengan beberapa survey maupun kajian komprehensif yang dilakukan oleh beberapa media massa.

Kompas misalnya, dalam sebuah survey yang dilakukan pada bulan April lalu menyimpulkan bahwa peran orang tua terhadap anak dalam masalah pendidikan masih sangat minim. Demikian pula dalam sebuah diskusi yang dimuat dalam koran Kedaulatan Rakyat yang menilai bahwa keluarga harus berperan dalam mendidik anak terutama masalah pendidikan moral. Menurut Prof. Endang sumiarni, keluarga harus mendidik anak berdasarkan nilai-nilai lokal masing-masing. Endang menegaskan bahwa ketika keluarga berlepas diri dari pendidikan anggotanya maka akan lahir generasi yang tercerabut dari karakter budayanya (lost generation).
Terkait hal tersebut, saya melihat bahwa peran keluarga harus dikuatkan dalam membangun karakter anak. Sebagai sekolahan pertama (madrasah ula) keluarga harus menjadi pondasi kuat dalam membangun karakter anak. Pendidikan di keluarga seperti dasar dalam suatu bangunan. Artinya apa yang diajarkan keluarga menjadi fondasi bagi apa yang dipelajari siswa di sekolah. Sebagus apapun sekolah formal seorang anak ketika pendidikan di keluarganya buruk, bisa jadi hasilnya tidak akan pernah lebih baik.

Pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak telah banyak dikemukakan oleh para pemikir pendidikan maupun para filosof. Munif Chatib misalnya mengatakan bahwa anak juga manusia. Artinya anak juga berhak didik dalam upaya membangun dirinya sebagai seorang manusia (memanusiakan manusia). Konfisius dalam The Great Learningjuga mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan keluarga bagi anak.

Secara tehnis ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam upaya menguatkan peran keluarga dalam pendidikan anak. Pertama, membangun kesadaran untuk membentuk karakter anak. Poin ini mengharuskan orang tua memiliki karakter yang baik dalam upaya membentuk karakter anak. Sebagaimana dikatakan bahwa anak memang bukan pembelajar yang cepat, tapi dia adalah peniru yang handal. Dengan demikian adanya kesadaran moral secara kolektif dalam keluarga akan memberikan dampak positif dalam pembangunan karakter anak.

Kedua, mendidik dengan cinta. Poin ini mengharuskan keluarga (orang tua) mendidik anak tidak dengan kekerasan maupun kebencian. Model pendidikan ini amat dibutuhkan terlebih pada masa-masa emas (golden age) anak. Abraham Maslaw mengatakan bahwa manusia (anak) butuh mengaktualisasikan dirinya. Kita tahu, dalam mengaktualisasi dirinya manusia cendrung dideterminasi oleh sosialnya. Oleh karena itu ketika suatu keluarga baik maka akan mampu membentuk aktualisasi anak ke arah yang lebih baik pula.

Ketiga, keluarga harus senantiasa membangun sinergi dengan lembaga sekolah si anak agar pengawasan terhadap prilaku mereka tetap bisa dilakukan. Dengan kata lain mengawasi anak bukan hanya tugas guru, juga bukan hanya tugas orang tua. Mereka harus bekerja sama dalam mengawasi anak. Bentuk sinergi ini hendaknya dibangun secara kultural. Sejauh ini hubungan guru dan wali murid hanya berlangsung dalam hubungan formalitas yang diadakan satu kali enam bulan yakni pada akhir semester.

Melihat fenomena amoral yang sudah sangat mengkhawatirkan dewasa ini, membuat peran berbagai pihak untuk ikut andil dalam perbaikan pendidikan harus segera dilakukan. Keluarga sebagai basis terbesar orientasi anak pada masa awal-awal kehidupan sangat penting sebagai “sekolah” pembentuk mental anak yang lebih baik. Diharapkan dari peran keluarga yang kuat dalam mendidik anak akan mampu membangun generasi yang tidak membuat kekacauan sosial tapi justru sebagai penebar damai dalam kehidupan.

Pendidikan keluarga dengan demikian dimulai dengan baiknya sikap orang tua dan anggota keluarga yang selanjutnya ditularkan kepada anak. Sebagai output dari teguhnya peran keluarga, menarik menyimak pernyataan Konfisius yang mengatakan, ketika kehidupan keluarga ditata teratur maka kehidupan sosial dan nasional tertatakan, dan ketika kehidupan nasional tertata maka ada damai di muka dunia.


Media, Etika (Bahasa) dan Kebebasan Berpendapat

By Muhammad War'i, S.S., M.Hum. | At 23.22 | Label : | 0 Comments


Belakangan waktu ini tengah trend diperbincangkan tentang Yulian Paonganan (Ongen)yang ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak kriminal yaitu pornografi. Dia diduga bersalah karena berkicau di Twitter. Dengan menggunakan hastag dia menulis: “papadoyanlonte” dan “mamamintapaha.” Pernyataan itu membuat orang tersebut berurusan dengan polisi karena dianggap melanggar pornografi. Namun demikian tindakan polisi menangkap Ongen dinilai oleh beberapa pihak salah alamat, karena sejatinya Ongen tidak pernah melakukan tindakan pornografi. Salah seorang guru besar linguistik kemudian membela:“pernyataan Ongen di Twitteritu bukanlah porgnografi.”

Saya melihat bahwa perbedaan antara pihak yang membela Ongen dan yang memperkarakannya ada pada makna kalimat dan gambar. Perbedaan makna kicauan tersebut terjadi karena adanya dikotomi semiotik pada interpretasinya. Yakni dengan menginterpretasikan gambar sendiri dan kalimat berhastag itu sendiri. Seharusnya kicauan Ongen harus dilihat sebagai lambang yang utuh.

Bayangkan jika foto siapa saja dipajang dan dituliskan di bawahnya atau pada salah satu sisinya suatu pernyataan, maka tentu saja akan dipahami bahwa kalimat tersebut menjelaskan gambar yang ada. Hal ini sudah umum dalam Ilmu Grafitymaupun Semiotika Kartun(Dewa, 2010). Kaitannya dengan kasus Ongen jelas bahwa dia mengupload gambar dan membuat hastag papadoyanlonte. Secara semiotik kata tersebut tentu saja akan mengarah ke gambar, tidak mungkin ke yang lainnya.

Selain secara Semiotik, Jika menelesik konsep dalam Linguistik, secara umum setiap kata ataupun kalimat memiliki dua unsur yang tidak bisa dipisahkan yaitu penanda dan petanda (Saussure, 1986) penanda adalah substansi tuturan (makna immateri) dan petanda adalah bentuk konkrit tuturan (makna materi). Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan suatu makna. Berdasarkan konsep ini apa yang ditulis Ongen dalam kicauannya merupakan kalimat yang memiliki referen jelas yakni menunjuk kepada gambar yang disertakan dalam kicauan itu. Dengan demikian kasus Ongen jikalah tidak bisa dilanjutkan karena ketidaksesuaian pasal maka boleh saja dihentikan, tapi proses sosial berupa pelanggaran etik saya rasa harus tetap berlangsung.

Artinya, persoalan Ongen ini sejatinya harus dilihat secara komprehensif termasuk memberikan ruang sosial berupa pandangan etika. Bagaimanapun media menjadi begitu canggih untuk bereksistensi dan bahasa yang bisa digunakan dengan bagaimanapun untuk berekspresi, tetapi kita tetaplah manusia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam berorientasi.

Memang tidak bisa dipungkiri, kasus “pelanggaran” di media sudah sering terjadi, masih segar dalam ingatanseorang mahasiswi yang menjadi bulan-bulanan media sosial karena disebut menghina warga Yogyakarta melalui akun Path-nya, demikian pula dengan sebuah majalah yang diduga melecehkan Jokowi serta berbagai kasus serupa lainnya. Kenyataan ini membuat kita berpersepsi bahwa media telah mencetak manusia menjadi hipokrit. Dengan kata lain seseorang yang berdiri di belakang akun medianya seolah merasa bebas untuk mengutarakan apapun yang ada dalam pikirannya, termasuk kekesalannya, sehingga sering kali diwarnai dengan pernyataan maupun gambar yang negatif. Suatu tindakan kritik yang dibangun dari sakit hati sangat rawan terhadap pelecehan ataupun pencideraan nama baik orang yang dikritik.

Saya tidak tahu lebih jauh tentang orang-orang yang berada di balik akun-akun hatters, tapi beberapa di antara mereka banyak yang memiliki background intelektual yang bagus. Seharusnya intelektualitas digandengkan dengan etika untuk membuat hidup lebih berkualitas. Menjadi kritikus sosial bukan berarti bebas untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati orang lain.

Dalam membatasi kebebasan berpendapat di media dewasa ini, tidaklah mungkin membatasinya hanya melalui konstitusi, mengingat eksistensi manusia di dunia maya lebih luas dan dengan jangkauan yang tidak terbatas. Undang-Undang tetang kejahatan media sejauh ini tidak bisa maksimal karena hukum pun sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Mereka bisa menjadi penginterpretasi Undang-Undang yang handal sehingga segalanya bisa saja dilakukan, merubah yang bersalah menjadi benar dan yang benar menjadi sebaliknya. Dengan demikian dibutuhkan peran etika di samping Undang-Undang untuk menegakkan hukum.

Menjadikan etika sebagai pembatas dalam kebebesan berpendapat masyarakat sekarang ini merupakan jalan yang tepat, mengingat sifat etika yang berada di dalam hati sebagai penggerak naluri untuk melakukan hal yang tidak bertentangan dengan moralitas. Sebagaimana Immanuel Kant, etika sejatinya telah ada pada setiap diri manusia. Dengannya mereka bisa melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. 

Dari pada melihat kasus ini sebagai kasus hukum yang beberapa orang menilai memiliki muatan politis, lebih bijak jika melihat ini sebagai pencideraan etik untuk kita bisa bercermin darinya. Negara kita butuh kritik yang membangun dan dengan cara yang juga sesuai karakter bangsa ini. Apapun bentuk kebebesan berpendapat, seharusnya etika jangan pernah dihilangkan. Semoga para pihak yang bertikai tentang Ongen memiliki jalan keluar yang bijak untuk melihat kasus ini di samping sebagai persoalan hukum juga sebagai cermin sosial.

Masjid Sebagai Sentrum Perubahan Sosial

By Muhammad War'i, S.S., M.Hum. | At 23.19 | Label : | 0 Comments


Masjid memiliki peran penting bagi umat muslim secara khusus. Di samping sebagai tempat menunaikan solat berjamaah, masjid juga menjadi pusat pengkajian ilmu-ilmu agama ataupun musyawarah desa. Belakangan waktu, pembangunan masjid di desa-desa terutama di pulau Lombok semakin menjamur. Tidak heran jika kemudian pulau tersebur bergelar pulau “seribu masjid”. Mulai dari kota-kota hingga ke pelosok desa, masyarakat begitu antusias untuk membangun tempat ibadah mereka. Hasilnya hingga saat ini masjid-masjid yang berdiri sudah sangat banyak dengan fisik yang cukup menawan. Namun demikian, masalah kemudian muncul setelah masjid selesai dibangun yakni jamaah yang tak pernah ramai berkunjung serta masyarakat yang tak kunjung menunjukkan spiritualitas dengan adanya tempat ibadah tersebut. Masjid kemudian menjadi bangunan megah yang sepi secara lahir dan batin.

Proses pendirian masjid meskipun rata-rata menghabiskan dana yang besar, tak pernah membuat euforia masyarakat tertahan. Dengan dana swadaya yang dikumpulkan masyarakat, masjid bisa dibangun dengan sangat megah, bahkan dengan tanpa bantuan dari pemerintah sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat yang sangat kuat dalam mendirikan tempat ibadah mereka.

Ada berbagai cara masyarakat untuk menjaring dana secara swadaya, mulai dari “mencegat”kendaraan yang lewat di jalanan depan masjid, turun ke pasar-pasar, hingga mengandalkan momen hari besar keagamaan untuk membuat kotak amal yang besar. Dengan cara-cara tersebut, tidak heran masjid yang mereka bangun hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikannya. Rata-rata di pulau Lombok, masjid dibangun hanya dalam dua hingga tiga tahun dengan rancangan bangunan yang megah tentunya.

Pengumpulan dana untuk masjid tetap berlangsung bahkan setelah bangunan masjid selesai. Oleh karena itu, masjid biasanya memiliki saldo rekening yang cukup besar. Bahkan angka di rekening masjid bisa mencapai ratusan juta. Sayangnya jumlah saldo yang besar itu tidak dimaksimalkan dengan baik bahkan terus menumpuk dari waktu ke waktu. Pengeluaran biasanya hanya seputar bayar listrik, perbaikan kecil, dan honorium petugas yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Sebenarnya jika melihat posisi strategis masjid dalam sosial masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar masjid, yaitu dengan memaksimalkan dana amal masjid untuk kegiatan sosial keagamaan atau bahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara tehnis bisa dipetakan dalam beberapa poin berikut ini:

Pertama, dana masjid bisa dimaksimalkan untuk meingkatkan kualitas takmir masjid dengan meninggikan honorium mereka. Sejauh ini pengurusan masjid cendrung dilakukan “setengah-setengah” karena takmir masjid memilki kesibukan yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan kata lain takmir bisa dijadikan sebagai profesi dengan memberikan kualifikasi gaji yang setara dengan pekerjaan harian pada umumnya. Secara konseksual hal ini akan memicu takmir lebih berkualitas dan profesional. Penentuan jumlah gaji ini bisa dilakukan dengan berdasar pada Upah Minimun Regional (UMR) yang berlaku di daerah terkait.

Kedua, dana yang cukup besar itu, bisa digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan rutin lainnya yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Kegiatan semacam ini penting untuk merekatkan solidaritas masyarakat dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan berkualitas di dalamnya. Adanya program rutin yang diadakan untuk masyarakat akan menurunkan tensi ketegangan yang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, adanya interaksi komunitas tersebut akan memudahkan komunikasi antar golongan dari masyarakat, yaitu golongan tua, muda dan anak-anak. Pada gilirannya aktivitas tersebut akan memberikan dampak perbaikan sosial.

Ketiga, dana yang dimiliki masjid bisa digunakan untuk pembukaan “Bank Mini” oleh masjid atau semacam koperasi yang menggunakan dana masjid. Koperasi tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman usaha. Perlu dicatat bahwa peminjaman hanya untuk kepentingan berusaha, tidak yang lain. Hal ini untuk kepastian pengembalian nantinya. Adanya konsep “Koperasi Masjid” ini akan sangat membantu bagi masyarakat di sekitar masjid yang kurang mampu.

Semua poin di atas akan menjadikan masjid sebagai sentrum perubahan sosial. Artinya masjid tidak terpaku pada kegiatan solat berjamaah semata tetapi mencakup berbagai hal penting lainnya berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi misalnya, maksimalisasi dana amal masjid akan memicu perbaikan ekonomi masyarakat di sekitar masjid atau desa tempat keberadaannya. Kemudian secara sosial, hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi takmir secara langsung ataupun melalui koperasi masjid secara tidak langsung, dan tentunya akan menekan angka pengiriman tenaga kerja (TKI) ke luar negeri yang belakangan ini angka keberangkatan TKI ke luar negeri (khususnya daerah Lombok) sudah sangat mengkhawatirkan secara sosial maupun budaya.


Posting Lama ►
 

Advertising

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!

visitors

Copyright © 2012. Menggenggam Hikmah - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Bamz