Selasa, 15 Mei 2012

Istihsan


PENDAHULUAN
Latar belakang
Hukum islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dari Allah SWT adalah prinsip-prinsip kehidupan yang merupakan keniscayaan bagi manusia untuk melaksanakannya. Manusia yang merupakan mahluk sosial dan berbudaya secara otomatis memerlukan aturan-aturan untuk mengawal kehidupan mereka, agar intraksi social tidak timpang satu sama lain.
Sumber hukum islam yang disepakati ulama’ adalah al Qur’an, Hadits, Ijma’. Qiyas. Jumhur ulama’ menyepakati keempat sumber hokum ini. Namun demikian masih terdapat beberapa ulama’ yang tidak sepakat terhadap kehujahan qiyas dengan beberapa alasan.
Seiring perjalan waktu, perkembangan teknologi dan pengetahuan begitu pesat terjadi, sehingga muncul banyak permasalahan-permasalahan baru yang terkadang tidak cukup dengan keempat sumber hukum di atas. Atas dasar demikian muncul setelahnya beberapa metode istinbath hokum yang pada kelanjutannya diklaim sebagai sumber hukum yang dipercaya. Di antara sumber hukum yang muncul adalah mashlahah mursalah, istihsan, dan lain sebagainya.
Kemunculan sumber hokum yang baru tidak serta-merta diterima keabsahannya, sehingga tidak heran pro dan kontra tetap bermunculan bahkan hingga saat ini. Terlepas dari pro konta yang terjadi, jika melihat dari situasi dan kondisi masa ini modifikasi terhadap hukum islam merupakan sebuah keniscayaan.
Di antara sumber hukum yang baru itu adalah istihsan. Istihsan yang merupakan dalil syariat yang prinsip dasarnya adalah kebaikan untuk umat, tentunya sangat dibutuhkan untuk setidaknya meredam permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Karena jika tetap berpegang pada sumber hukum yang empat dengan fanatisme buta, otomatis agama akan ditinggalkan karena tidak bisa mewadahi permasalahan-permasalahan baru yang terjadi.
Metode yang ditawarkan istihsan cukup konflek kendati tetap membutuhkan
pengembangan-pengembangan yang signifikan. Jamal Ma’mur Asmani misalnya memandang bahwa istihsan merupakan keniscayaan untuk menerapkannya pada masa ini, hal itu mencakup seluruh bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya) tentunya dengan modifikasi-modifikasi yang tidak bertentangan dengan syariat agama.
Dalam makalah ini kami akan membahas tentang istihsan, hal itu terkait dengan definisi dan pro kontra yang terjadi terhadapnya. Tidak ketinggalan pula kita akan mengkaji tentang pentingnya istihsan dalam kehidupan sekarang ini, yang mana kita temukan banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer yang membutuhkan ijtihad hukum yang baru seperti: Bank, Arisan, Koperasi, Transaksi lewat ATM, menanam investasi, Demokrasi dan sebagainya.
Rumusan masalah
1.      Apakah yang dimaksud dengan istihsan?
2.      Bagaimana pendapat para ulama’ tentang istihsan?
3.      Bagaimana pentingnya istihsan dalam kehidupan kita sekarang ini?
Tujuan pembahasan
1.      Mengetahui definisi istihsan
2.      Mengetahui pendapat-pendapat ulama’ tentang istihsan dan pro kontra di dalamnya.
3.      Menganalisa pentingnya istihsan pada zaman sekarang ini.







PEMBAHASAN
Pengertian
Dalam eksistensinya istihsan banyak mengalami perdebatan terkait keabsahannya sebagai sumber hukum dalam islam. Diantara golongan yang menolak istihsan adalah imam syafi’i[1]. terkait penolakan sebagian ulama’ akan kita bahas pada bab selanjutnya.
Istihsan secara etimologi berarti: “menilai sesuatu sebagai baik” (Dahlan,2010: 197) “memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau “adanya sesuatu itu lebih baik” atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti”, (syarifuddin, 2008: 305).
Secara terminologis ada banyak pendapat para ulama’ dalam mendefinisikan istihsan, yang mana hal ini membawa kepada pro kontra penerimaan istihsan sebagai sumber hukum. Di antara pendapat mereka:
1.      Abi hanifah mendefinisikan istihsan cukup sederhana yakni menghukum dengan sesuatu yang dianggap baik tanpa menggunakan dalil naqli[2].
2.      Al bazdawi berbendapat bahwa istihsan adalah beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama[3].
3.      Imam malik berpendapat, bahwa istihsan adalah menerapkan yang terkuat diantra dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersipat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum[4].
4.      Ibnu subki
Ibnu subku mengajukan dua rumusan definisi istihsan[5]:
a.       Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas yang pertama).
b.      Beralih dari penggunaan sbuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
Masih banyak lagi pendapat para ulama’ tentang definisi istihsan yang tidak mungkin untuk kami muat di makalah yang sederhana ini.
Dari sekian bentuk dan sudut pandang para ulama’ tentang istihsan di atas, dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah mengeluarkan hukum sesuatu dengan menggunakan dalil baru yang dihasilkan melalui penelaahan mendalam terhadap dalil yang digunakan sebelumnya karena adanya unsur-unsur dhorurah yang menyangkut kepentingan umum serta dengan mempertimbangkan hal-hal baik yang ada di dalamnya.
Macam-macam Istihsan
Ditinjau dari dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas istihsan:
a.         Beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas zhahir kepada yang dikhendaki oleh qiyas khafi. Yakni sorang mujtahid menggunakan qiyas khafi dalam menentukan hukum karena menganggapnya lebih baik dan sesuai dengan umat.
b.        Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.Misalnya seorang pencuri yang mencuri pada musim paceklik karena kelaparan maka hukum ptong tangan baginya tidak ditetapkan karena berlakunya hokum khusus[6].
c.         Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian. Misalnya seseorang yang berwakaf namun masih dalam perwalian. Ketentuan umum tidak membolehkan hal ini karena terkait umur orang yang berwakaf, namun untuk menjaga harta anak tersebut diperbolehkan berwakaf untuk dirinya sendiri sebagai bentuk perlindungan terhadap hartanya sendiri.
Dr. H Abdur Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya Usul fiqh membagi istihsan ke dalam dua bagian[7]:
1.      Istihsan qiyasi
Ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hokum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada ketentuan hokum yang didasarkan kepada qiyas khafi karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hokum tersebut. Alasan disini adalah kemashlahatan.
2.      Istihsan istitsna’i
Ialah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hokum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hokum tertentu yang bersifat khusus.
Macam-macamnya:
a.      Istihsan bi an-Nash
Istihsan bi an-Nash ialah pengalihan hokum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian karena ada nash yang mengecualikannya.
Misalnya puasa seseorang yang makan dan minum pada waktu puasa yang disebabkan karena lupa. Hal ini secara ketentuan umum telah batal puasanya, namun jika melihat hadits nabi yang mengatakan, “Barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya”, maka puasanya tidak batal. Peralihan hokum seperti inilah yang dinamakan istihsan bi an nash.
b.      Istihsan bi al-ijma’
Ialah peralihan hokum karena ada ketentuan ijma’ yang mengecualikannya.
Misalnya transaksi yang berbentuk pemesanan. secara hokum jual beli perkara tersebut tidak boleh berdasarkan hadits nabi, “jangan jualbelikan sesuatu yang belum ada padamu” namun ijma’ para ulama’ tidak melarang hal tersebut karena dipandang baik bagi umat.
c.       Istihsan bi al-urf
Ialah pengecualian hokum dari prinsip syari’ah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
Misalnya, tarif angkot di kota malang dipukul rata untuk para penumpang tanpa melihat kadar jauh atau dekatnya perjalanannya. Hal ini secara syariah terlarang namun karena demi agar tidak timbulnya kesulitan dalam masyarakat dan memudahkan mereka dalam beraktifitas, maka hal itu diperbolehkan.
d.      Istihsan bi ad-dharurah
Ialah suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan qiyas yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat.
Misalnya mensucikan air sumur yang telah terkena na’jis dengan mengurasnya.
e.       Istihsan bi al mashlahah al mursalah
Ialah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemashlahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

Berbagai pendapat ulama’ tentang istihsan
Sebagaimana dikatakan di muka bahwa istihsan merupakan sumber hukum yang masih diperdebatkan kehujahannya. Hal ini disbabkan karena sudut pandang yang berbeda dalam memaknakan istihsan. Berikut akan kami paparkan beberapa argumen golongan-golongan terkait istihsan yang mana di dalamnya terdapat pro dan kontra.
Pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa istihsan merupakan dalil syara’. Mereka ini adalah mazhab hanafi, maliki dan hanbali[8]. Dan yang kedua adalah kelompok yang menolak kehujahannya yakni kelompok as-syafi’i, zahiriyah, mu’tazilah dan syi’ah. kelompok kedua ini berpendapat bahwa menggunakan istihsan berarti mengedepankan hawa nafsu dan terlalu mengagungkan akal murni dalam menetapkan hokum syariat[9].
Golongan pertama yang menggunakan istihsan sebagai dalil syara’ mengemukakan banyak argumen di antaranya sebagai berikut:
a.       Menggunakan istihsan berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah dalam surat al baqarah ayat 185.
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.
b.      Firman Allah dalam surat az zumar ayat 55
“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya”.
c.       Ucapan Abdullah bin Mas’ud ra.
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah.
Sedangkan golongan kedua mengungkapkan banyak argumen pula, diantaranya:
a.       Imam Syafi’i tokoh utama mazhab syafi’i misalnya menolak dengan tegas istihsan, beliau memandang bahwa berbuat istihsan itu seperti berbuat seenaknya[10]. Beliau mengatakan bahwa syariat itu berdasarkan nash al Qur’an, sunnah dan qiyas, bukan berdasarkan istihsan[11].
b.      Banyak ayat alquran memerintahkan untuk mentaati Allah dan rasulnya dan melarang mengikuti hawa nafsu (surat annisa’ ayat 59)
c.       Rasulullah tidak pernah menetapkan hokum dengan istihsan dan beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya.
d.      Nabi menolak para sahabat menggunakan istihsan yaitu ketetapan sahabat yang didasarkan pada apa yang mereka pandang baik.
Misalnya, rasulullah menolak istihsan utsamah dalam membunuh musuh laki-laki yang telah mengucapkan lailaha illallah.
e.       Istihsan tidak pasti dan tidak jelas serta tidak dapat dijadikan ukuran untuk membedakan antara yang haq dengan yang bathil.
f.       Jika mujtahid diperbolehkan menggunakan istihsan, berarti ia tidak lagi berpegang pada nash, tetapi hanya berhujah dengan akal semata. Alasan alasan penolakan ini dekemukakan semua oleh imam syafi’i[12].
Meski perbedaan tentang istihsan sangat kental terlihat di atas namun pada hakikatnya perbedaan tersebut tidak menyentuh hal-hal yang mendasar, dengan kata lain perbedaan pendapat di antara mereka hanya pada segi penggunaan istilah (al-khulf lafzi)[13]. Sebab jika kita perhatikan kritik yang dikemukakan oleh imam syafi’i adalah kritik yang ditujukan kepada istihsan yang berlandaskan akal semata.
Penolakan imam syafi’i sebenarnya lebih merupakan kehati-hatian beliau dalam masalah fiqh, beliau dengan penolakan tersebut ingin membatasi ruang orang-orang yang belum memiliki kapasitas yang mapan dalam berijtihad agar tidak seenaknya dalam membuat hukum[14].
Jika kita meninjau lebih jauh pula bahwa guru Imam Syafi’i, Imam Malik tetap menerima istihsan sebagai hukum syariat demikian pula ulama’ fiqih setelah beliau (imam syafi’i) Imam Hanifah misalnya. Istihsan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tidak keluar dari nash, ia tetap berpihak pada nash sehingga tidak bertendensi mengikuti hawa nafsu[15].
As-syairazi dalam kitabnya Alluma’ fi Ushulul Fiqhi menjelasakan tentang perbedaan definisi istihsan dikalangan para muridnya imam hanafi. Beliau tidak menerima pendapat imam hanafi yang memandang bahwa definisi istihsan adalah menetapkan sesuatu yang dianggap baik tanpa menggunakan dalil syariat. Dan beliau lebih condong kepada golongan yang berpendapat bahwa istihsan adalah mengikuti dalil yang lebih kuat diantara dua dalil dalam menentukan suatu hukum[16].
Namun kembali lagi, bahwa hal tersebut hanya dalam perbedaan teori sedangkan dalam praktiknya jumhur ulama’ menggunakan istihsan.
Pada hakikatnya, istihsan dengan segala bentuknya adalah mengalihkan ketentuan hukum syara’ dari yang berdasarkan suatu dalil syara’ kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara’ yang lebih kuat. karena prinsip ini yang menjadi substansi istihsan, maka pada hakikatnya tidak ada seorang ulama’pun yang menolak keberadaan istihsan sebagai dalil syara’(Dahlan, 2010:206).

Pentingnya istihsan dalam kehidupan sekarang ini (zaman ini).
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah membawa kita kepada perubahan gaya hidup, pola pikir dan sebagainya. Seiring perkembangan pemikiran manusia, bertambah pula-permasalahan-permasalahan kehidupan yang muncul dalam kehidupan ini terlebih untuk zaman modern saat ini. Permasalah yang muncul mencakup banyak hal, mulai dari yang berkaitan dengan hak-hak individual hingga hak-hak yang bersifat general.
Agama dalam peranannya harus bisa mengatasi hal ini, ketika agama berada di lorong sejarah peradaban modern. Konsep dan doktrin agama termarjinalkan, tanpa punya pengaruh terhadap dinamika sosial. Dalam konteks ini, agama ditantang menyuguhkan konsepnya yang inovatif dan inspiratif yang memotivasi manusia menemukan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat.
Istihsan bisa menjadi salah satu entry point melakukan hal terobosan tersebut. Sepanjang tidak ada nash sharih yang melarang dan hal itu membawa kemaslahatan umum, maka istihsan perlu digunakan dengan pertimbangan semua produktifitas ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan perdagangan yang hingga saat ini tidak pernah menjadikan agama sebagai pijakannya[17].
Dengan demikian, keberadaan istihsan sangat penting untuk mengawal laju perkemabangan yang sangat cepat ini. Tentunya dibutuhkan teori-teori istihsan yang tidak jumud, dengan artian istihsan juga harus ikut memiliki perkembangan dalam membaca situasi kehidupan yang mencakup segala sisi (sosial,ekonomi, politik dan sebagainya).  Maka pengembangan konsep istihsan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi[18].   



PENUTUP
Kesimpulan
1.      Istihsan adalah mengeluarkan hukum sesuatu dengan menggunakan dalil baru yang dihasilkan melalui penelaahan mendalam terhadap dalil yang digunakan sebelumnya karena adanya unsur-unsur dhorurah yang menyangkut kepentingan umum serta dengan mempertimbangkan hal-hal baik yang ada di dalamnya.
2.      Istihsan dengan segala bentuknya adalah mengalihkan ketentuan hukum syara’ dari yang berdasarkan suatu dalil syara’ kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara’ yang lebih kuat. karena prinsip ini yang menjadi substansi istihsan, maka pada hakikatnya tidak ada seorang ulama’pun yang menolak keberadaan istihsan sebagai dalil syara’.
3.      Keberadaan istihsan sangat penting untuk mengawal laju perkemabangan yang sangat cepat ini. Tentunya dibutuhkan teori-teori istihsan yang tidak jumud, dengan artian istihsan juga harus ikut memiliki perkembangan dalam membaca situasi kehidupan yang mencakup segala sisi (sosial,ekonomi, politik dan sebagainya).  Maka pengembangan konsep istihsan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.



DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Arrisalah. Tanpa tahun dan penerbit
Abi Ishaq Ibrahim As-Syairazi, Alluma’ fi Ushulil Fiqhi, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2011
Asmani, Jamal Ma’mur, Fiqih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi, Surabaya: Khalista, 2007.
Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2010
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008



[1] Jamal Ma’mur Asmani. Fiqih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi. 2007. Khalista Surabaya. Hlm: 270
[2] Alluma’ fi ushulil fiqhi, hlm: 161
[3] Albukhori dalam Abdurrahman Dahlan. Usul fiqh, 2010: 197
[4] Ibid, hlm: 198
[5] Amir Syarifuddin, Usul Fiqh jilid II. cetakan 2008 Jakrta: Kencana. hlm: 305
[6] Ibid, hlm: 310
[7] Op.cit, hlm: 198
[8] Abdurrahman Dahlan, Usul Fiqh cetakan 2010 hlm: 203
[9] Ibid
[10] Imam as syafi’I, Ar risalah hlm: 507
[11] Jamal Ma’mur Asmani, Fiqih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi. Surabaya, Khalista 2007 hlm: 278
[12] Ibid, hlm. 279
[13] Abd. Rahman dahlan, Usul Fiqh. Hlm. 206
[14] Lihat kitab Ar risalah, hlm. 505
[15] Ma’mur Asmani, 2007: 279
[16] As-syairozi, Alluma’ fi Ushulil Fiqhi. Darul Kutubul Islamiyyah, Jakarta 2011 hlm. 161
[17] Ma’mur Asmani, hlm. 280
[18] Ibid.

2 komentar:

Anonim mengatakan...

Senang mengunjungi blog anda,,, trima ksi infonya,,,maaf ada beberapa tulisan anda yang cukup membantu saya,, izin copas y,,, trims,,,

Muhammad War'i, S.S., M.Hum. mengatakan...

alhmdulillah bisa bermanfaat untuk anda... mohon jangan dicopas leterlek ya, silahkan dimodifikasi dan bandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain..

Poskan Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Advertising

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!

visitors

Copyright © 2012. Menggenggam Hikmah - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Bamz