Rabu, 17 April 2013

Khilafah Gholath



Keinginan beberapa kelompok islam untuk membentuk Negara islam Indonesia maupun menegakkan khilafah islamiah di dalamnya, bisa dikatakan tindakan ahistoris dan merupakan langkah menyulut kembali perdebatan masa lalu yang pernah melingkupi negeri ini pada awal kelahirannya. Komposisi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya dan adat istiadat menjadi sebab utama kontroversi syariat islam ditegakkan di Negara Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, isu syariat islam kembali mencuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. hal tersebut terlihat dari beberapa partai yang mewarnai demokrasi Indonesia banyak yang bercirikan ideology ketimuran (Arab). Ideology yang dimaksud disini adalah ideology besar Wahabi dan ambisiusitas mereka untuk melakukan wahabisasi internasional.

Di Indonesia, kelompok atau organisasi yang menggunakan warna ketimuran sudah teramat banyak dan tidak sulit dilacak. Salah satu organisasi yang begitu keras untuk menegakkan khilafah islmaiah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan beberapa organisasi lainnya yang memiliki warna yang sama dengannya. 
Ironisnya, orientasi oraganisasi islam tersebut, dalam aplikasinya terapit dalam kontradiksi anatara konsep dan implementasi. KH Syafii Maarif dalam suatu pengantar beliau dalam buku Ilusi Negara Islam, mengkritisi metode HTI dalam orientasi keorganisasiannya. Secara teori atau konsep, HTI menolak demokrasi namun demikian secara aplikasi politis, mereka menggunakan Negara demokrasi Indonesia sebagai nama gerakan organisasinya. Secara politis hal ini melanggar tata cara perpolitikan yang sehat.

Dalam tulisan ini, penulis tidak menolak khilafah sebagai sebuah sistem yang memiliki sumber yang valid dan kongkrit langsung dari dua sumber hukum utama islam, namun yang ingin dikritisi disini adalah sikap memaksakan ideology yang keras yang khas kearaban diterapkan di idonesia yang secara cultural memiliki perbedaan yang sangat jauh.

Euphoria akan kecemerlangan islam di Negara arab menjadi salah satu factor organisasi tersebut (islam garis keras) terus melanjutkan “misi suci” mereka. dan tak peduli, dengan ijtihad para ulama’ yang sudah lebih dahulu berlaku di negeri ini. Bagi mereka, interpretasi merekalah yang paling benar. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah tentra Tuhan, yang paling mengetahui dan berhak atas ayat Tuhan. Padahal sebagaimana dikatakan Aboe Khalid El Fadhl mengutip sebuah hadis nabi, “yang paling mengetahui siapa tentara Tuhan sebenarnya adalah hanya Tuhan sendiri”.

System khilafah yang menurut mereka adalah system satu-satunya dari Tuhan, harus ditegakkan di seluruh dunia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan misi islam yang sebenarnya ketika kedamaian yang menjadi orientasi islam diubah menjadi anarkisme dalam mengaplikasikan ajaran tersebut. mereka tak peduli jalan yang akan ditempuh, bagi mereka aksi terorisme juga merupakan jalan jihad yang perlu untuk dilakukan.
Jika, wajah islam diangkat dengan penuh ekstrimitas dan intoleransi, maka apakah system yang mereka tawarkan dalam hal pemerintahan bisa berjalan lancar, sementara orientasi kedamaian yang menjadi orientasi islam sesungguhnya tidak diperhatikan, terlebih untuk wilayah Negara Indonesia?.

Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan beragam adat istiadat dan etnis budaya. Memaksa khilafah islamiah untuk ditegakkan di sana merupakan langkah menyulut perpecahan bangsa dan meninggalkan cita-cita luhur bangsa. Kita tentu mengingat, dahulu dalam sejarah bangsa, pernah diusulkan oleh beberapa tokoh islam Indonesia untuk menjadikan syariat islam sebagai syariat Negara yang terangkum dalam Piagam Jakarta. Rencana tersebut langsung menuai kontroversi di kalangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, terutama oleh para tokoh agama lain. Sehingga dengan demikian Soekarno pada waktu itu langsung menawarkan konsep yang bisa mewakili ideology yang beragam di Indonesia, dengan begitulah perpecahan yang hampir terjadi di tubuh bangsa Indonesia bisa dicegah.

Jika sejarah buram tentang syariat islam pernah mewarnai proses berdirinya bangsa ini, maka bagaimana jika agenda mustahil khilafah islamiah ditegakkan?, tentu akan terjadi perpecahan, bahkan bangsa Indonesia akan musnah. Indonesia bukan Arab, bangsa ini adalah bangsa yang multicultural, tidak bisa dipaksa dalam satu system yang mengikat dalam sebuah ideology. Misi menegakkan khilafah islamiah di Indonesia adalah tindakan keliru dan misunderstanding serta lupa pada integritas multicultural bangsa.
Berangkat dari analisa diatas, khilafah islamiah, meminjam istilah KH Abdurrahman Wahid, hanyalah ilusi jika ingin menerapkannya di Indonesia. marilah kita membuka daya fikir dan toleransi keberagamaan dalam meniti kehidupan ini, agar tak sampai kita pada ambisiusitas buta pada misi mustahil menegakkan system khilafah. Kita sepenuhnya menyadari bahwa seorang islam yang baik, adalah seorang yang memiliki toleransi dan rasa tenggang rasa yang tinggi.

Ada beberapa hal yang harus disadari agar cinta Indonesia melekat dalam dada dan tidak mudah terprofokasi dengan ideology yang sekilas Nampak indah namun akan membawa kehancuran pada ujungnya. Pertama, nasionalisme rakyat Indonesia harus kuat, terutama juga para tokoh agama (dalam hal ini agama islam) agar mampu mensinergikan ideology agama islam dengan ideology pancasila, sehingga tidak berujung pada kesalahan penafsiran sehingga menimbulkan patologi-patologi baru. Kedua, butuh langkah kongkrit dari sisi regulasi. Dalam hal ini, dibutuhkan ketegasan para wakil bangsa untuk menindak secara tegas organisasi-organisasi apapun yang mengancam eksistensi Negara kesatuan republic Indonesia. serta adanya toleransi dan ideology cinta keragaman yang dimotori oleh semua agama yang ada di Indonesia, sehingga akan ada ideology tandingan bagi ideology-ideologi keras yang memusuhi cita-cita bangsa.

Islam adalah benar, khilafah sebagai produk islam juga benar adanya, namun cita-cita untuk menegakkannya di Negara multicultural Indonesia adalah revolusi tanpa logika. Keinginan politis yang hanya mewakili beberapa golongan saja. System tersebut pada prinsipnya, ketika diimplementasikan di Negara arab pun sebenarnya tidak sekaku yang mereka tawarkan. Bukankah dalam hukum islam dikenal banyak metode yang mengandung nilai demokrasi dan keragaman?.

System demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia sudah tepat meski masih banyak hal yang harus dibenahi. Kita memang masih membutuhkan pendewasaan demokrasi agar cita-cita mulia bisa ditegakkan. Bukan di Indonesia, jika ingin menegakkan khilafah.      

0 komentar:

Poskan Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Advertising

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!

visitors

Copyright © 2012. Menggenggam Hikmah - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Bamz